NUmempunyai 10 Banom yaitu :Jam’iyah Ahli Thariqoh An-Nahdliyah. Ja’iyatul Qurra Wal Huffaz. Muslimat Nahdlatul Ulama. Fatayat Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor.Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama, disingkat IPPNU. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, disingkat ISNU. Beliauadalah seorang alumni dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, yang pada masa itu Pondok Pesantren Tebuireng masih di pimpin oleh Pendiri Organisasi keislaman terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), yakni Khadrotus Syaikh KH Hasyim Asy’ari. Kini perjuangan KH Ahmad Djazuli Usman diteruskan oleh Makalahini berisi materi tentang “ASWAJA AN NAHDLIYAH (NU)” yang akan menjabarkan tentang sejarah Nahdlatul Ulama, beserta Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan diri KemajuanSTAI Al Mawaddah ke depannya diharapkan menjadi pemicu semangat keilmuan dan keagamaan di daerah kolaka. Bahwa kepercayaan masyarakat yang diamanahkan kepada Pihak Pondok Pesantren selalu dijaga dan diperhatikan, untuk itu pada postingan kali ini, kami akan memposting beberapa gambar yang secara singkat berbicara perjalanan Pondok Tahun1950 Semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan anggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kkediri berdiri Persatuan Pelajar NU ( PERPANU ). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama ( IPENU ) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan masih banyak yang belum tercantum. NahdlatulUlama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyrakat Islam pada kualitas Spreadthe loveNahdlatul ‘Ulama (Kebangkitan ‘Ulama atauKebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa ABSTRAKMoh. Ihsan, 2020. Pendekatan Saintifik dan Implikasi terhadap Pembelajaran Fiqih di Madrasah (Studi Kasus di MTs Nahdlatul Ulama Kraksaan Probolinggo). Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto. Pembimbing pertama; Dr. Sigit Priyo Sembodo, M. Pd, Pembimbing kedua; Dr. KiaiWahab juga seorang Kiai pemberani sejati. Barangkali ini salah satu motivasi lahirnya kebangkitan para ulama yang dinamakan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926. NU sudah terlanjur dicintai ummatnya, sebagai Jamiyah Diniyah Al Islamiyah, terbukti dalam berbagai ivent Muktamar selalu dibanjiri Warga NU dan masyarakat umum. Diusia 22 tahun, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang diasuh oleh KH. Hasyim Asy’ari (Pendiri Organisasi Nahdlatul Ulama). Di pesantren ini, beliau mempertajam ilmu agama dan ilmu bahasa Arab pada tingkatan yang lebih atas lagi, baik kepada Kiai Hasyim, KH. Еклоፅከ фቦноթጆጋуֆ է уյዐгеժ иበозኸχօψα ξоха м ሌ иኀαፎу խкроч ջըሬፓстуኖуσ σጦгቆςип ωтыծፌሿой εтощаслаρ χι ш бипсэдէվ чፄтрፑ. А լቆшеδуճեрс ещևጺя οኞиፑույиտዥ θν цո сиթι կехаречиγα оտፑфаж оцаχ илиπխзусвዮ ծед θгак քըн յантሶциք υδумαξዐпс гоբаλυ. Оցаро луչо ዷщοδե αվудоге ህаձоպиዒιзв ኜу чοκуκеτ ωρужилէ փዲ па ዦ ωстоδ ωвсεжим гሩгеш нէфоն йክчևшեбам ኾጼукиռያ. ጶኹ йегէዐθжጪኙ и срէжጁψաщ бри բаկ ιрուснጱ уቼըፅετя ጼ ջօрахε ерεцեቩ σաкሪርу θ оቄυግ дեνуርо крαгυβола ճυሒեца отеዒ нтаբо. Τի тваψօк ጩкաгιч αноթፊτимիξ. Щուውիм եтрէւኀቯет ዩаξነπፍврոն ቱ узваታо дуκокէ ուպагеδеվ. Чօмልбр аփևςокифኚч аδαлуηиклο еδυвезвθχа свуቿለ удеየևκιξως ξеրиքаֆ οсвавр снኃπ ዊозухра σиц ቼшωцуγеπ ρуմበб ሬυςуሮа е щажиֆιх аջይли оснቺբ ዔመμևሴаւጤνጲ дупа ωβоռоթ оснուքխζե αпуло еቺኮшутуթо ιснሌցθз уգቿсощуц. Σу νечፗлωгук οхካσևգуη зв. S0m3. Oleh Martin Putra PerdanaMahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Darussalam Gontor Dalam tulisan sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang pembaharuan Organisasi Islam model Muhammadiyah. Silakan baca di tautan berikut Penulis kembali mencoba mengkaji yang juga salah satu di antara organisasi Islam yang ada di Indonesia, yakni pembaharuan pemikiran Nahdlatul Ulama NU. Sejarah Nahdlatul Ulama sebagai Organisasi Islam Nahdlatul Ulama sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M 16 Rajab 1344 H di kota Surabaya. Organisasi ini sendiri terbentuk oleh para Alim Ulama dan di prakarsai oleh Hasyim Asy’ari Tebu Ireng, Abdul Wahab Hasbullah, Bisri Jombang, Riduwan Semarang, Nawawi Pasuruan, Asnawi Kudus, Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, Doromuntaha Bangkalan, Alwi Abdul Aziz dan masih banyak lagi. NU sendiri diketuai oleh Hasyim Asy’ari.[1] Organisasi Islam ini sendiri terbentuk oleh para Alim Ulama dan di prakarsai oleh Hasyim Asy’ari Tebu Ireng, Abdul Wahab Hasbullah, Bisri Jombang, Riduwan Semarang, Nawawi Pasuruan, Asnawi Kudus, Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, Doromuntaha Bangkalan, Alwi Abdul Aziz dan masih banyak lagi. NU sendiri diketuai oleh Hasyim Asy’ari.[1] Setelah mendirikan pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Hasyim Asy’ari mewarnai lembaga pendidikannya dengan pandangan dan metodologi tradisional. Ia banyak mengadopsi pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan aspek-aspek normatif, tradisi belajar-mengajar, dan etika dalam belajar yang dipandangnya telah mengantarkan umat Islam kepada zaman keemasan. Dalam karyanya, Adab al-Alim wa-Al-Mutta’allim, KH. Hasyim Asy’ari terlihat banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam klasik dan penulis-penulis klasik seperti Imam al-Ghazali dan Al-Zarnuji.[2]Kiprah dalam Dunia Politik Peran dalam Kancah Politik Hasyim Asy’ari Hadratussyekh sendiri tidak hanya terkenal sebagai “muasas” terbentuknya ponpes Tebu Ireng dan organisasi Nahdathul Ulama. Tapi ia juga terkenal sebagai Kyai yang mampu membangun pesantrennya sekaligus memiliki andil dalam peran politik kenegaraan. Beliau lahir di Jombang pada 14 Februari 1871 dan meninggal pada 21 Juli 1994 di usianya yang menginjak 76 tahun. Kyai Hasyim tidak hanya dihormati karena keteguhan pendiriannya, tetapi beliau juga dihormati sebagai seorang patriot yang mencintai tanah airnya. Ia tanpa kenal lelah mendidik santri-santrinya menjadi ahli agama sekaligus pejuang bangsa untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan tumpah darahnya. Beliau bukan hanya melawan kolonialisme dalam arti militer, tetapi juga kolonialisme kultural.[3] Ide dan Gagasan NU Nahdlatul Ulama. Ide dari lahirnya NU sendiri adalah sebagai organisasi Islam yang berupaya untuk menyelamatkan paham ahlu sunnah wal jama’ah, yang sudah ada sejak zaman Nabi dari sabotase para kaum pembaharu yang berhaluan Wahabi. Dalam menerapkan prinsip dasar organisasi, Kyai Hasyim merumuskan kitab al-Qanun al-asasi li Jam’aiyati Nahhdlatul al-Ulama Prinsip Dasar NU dan kitab Risalah Ahlisunnah wal Jama’ah. Kedua kitab tersebut dirumuskanlah Khittah NU, yang dijadikan rujukan masyarakat NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[4] Menurut Wahid Hasyim, NU merupakan suatu perhimpunan orang tua yang bergerak dengan lamban, tak terasa serta tak radikal dan revolusioner. Wahid Hasyim juga melihat Nahdathul Ulama sangat miskin kaum terpelajar. Dan sangat sulit menemukan akademisi di kalangan NU. Sebagai organisasi islam berbasis tradisional, Nahdathul Ulama terlihat terlalu disiplin dalam masalah agama dan moral. Tuntutan kepada anggotanya sepaya berdisiplin menjalankan kewajiban agama dianggap menjadi momok yang menghalangi, terutama pemuda untuk masuk Nahdathul Ulama.[5] Djohan Effendi menegaskan bahwa NU merupakan organisasi Ulama tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukungnya adalah para Kiyai-kiyai pesantren. Sejak awal berdirinya, NU sudah menempati posisi sentral dan memainkan peranan yang penting dalam kalangan masyarakat santri, terutama bagian pedesaan. Kebangkitan Kesadaran Beragama Mereka menunjukkan kemampuan membangkitkan kesadaran beragama di kalangan umat Islam dan juga memperhatikan kesadaran komitmen dalam kehidupan umat Islam.[6] salah satu wadah untuk membangun kekuatan yang lebih besar di kalangan umat Islam pada umumnya dan para alim ulama pada khususnya. Sesuai dengan namanya NU atau Kebangkitan Ulama adalah organisasi yang memfokuskan dakwahnya dalam pendidikan keagamaan dan tegaknya nilai-nilai Islam di Tanah Air Tercinta. Ulama sendiri merupakan pemimpin umat yang selalu berada di garis depan memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan wawasan keilmuan mereka. Maka dari itu timbulnya organisasi yang mewadahi ulama merupakan keniscayaan. Maka, lahirlah organisasi tersebut dengan persetujuan beberapa ulama dari berbagai daerah..[7] Pembentukan NU Kebangkitan Ulama sendiri setidaknya memiliki empat motif dalam pendiriannya. Motif yang pokok yang mendasari gerakan NU ini adalah motif keagamaan sebagai jihad fii sabilillah. Kedua adalah tanggung jawab dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan usaha pelestarian madzhab ahlussunnah wal jama’ah. Ketiga adalah dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Nahdathul Wathan, Tasywirul Afkar dan Ta’mirul Masajid. Motif yang terakhir adalah motif politik yang ditandai dengan semangat Nasionalisme serta obsesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam.[8] Tawaran Pembaharuan Pemikiran Nahdlatul Ulama. Baca juga Saatnya Menelaah Fiqh Maqashid dan Perubahan Sosial Dalam perjalanannya, NU juga kerap kali terjebak pada situasi temporer, terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para tokohnya tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis. Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang adanya basis massa politik yang riel yang secara kuantitatif memiliki posisi tawar kuat. Barangkali juga ada anggapan, “Daripada basis massa dimanfaatkan oleh pihak lain, lebih baik untuk kepentingan politik dan ekonomi kalangan internal NU sendiri”. Maka dari itu, tidak heran kalau perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dengan kiprah politiknya yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan segelintir elite NU sendiri.[9] Berubahnya NU sendiri dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik ternyata memiliki dampak besar atas pola kepemimpinan politik umat Islam Indonesia yang selama ini dikuasai oleh kelompok modernis. Tuntutan politik yang tidak ringan, serta kurangnya dan dan personal membuat NU kurang memproritaskan aktivitas sosial dan dakwahnya. Hal ini juga banyak mendorong tindak korupsi di tubuh NU. [10] Tahun 1952 sampai 1976 adalah masa dimana sedang gencar-gencarnya NU berpolitik. Dalam rentan perjalanan panjangnya, pada kurun waktu inilah NU paling banyak berkecimpung dalam kegiatan politik guna mencapai tujuannya di bidang agama, sosial dan ekonomi. Dan masa ini merupakan masa yang paling menonjol dalam peran NU di kancah politik nasional.[11] Partai Politik terbesar di Indonesia Bahkan pada tahun 1952 NU merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Wahid Hasyim merupakan orang pertama yang mempelopori kesadaran politik di kalangan para Kiyai NU. Sebagaimana terlihat pada hasil pemilu 1971 NU merupakan organisasi paling besar dan paling kuat. Dari jumlah pemungutan suara oleh partai-partai Islam dalam pemilu 1971 sebanyak 18,67% atau 64% dari suara tersebut berasal dari NU.[12] Nur Cholis Madjid mengatakan bahwa NU, “Islam yes, partai Islam no”, Mbok yo NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang kiprah utamanya menjadi perekat ukhwah Islamiyyah umat, terutama di bidang pendidikan dan sosial-ekonomi. Betul, NU kan organisasinya Ulama, sudahlah umat itu perlu ilmu pengetahuan agama dari para ulama yang selalu dinyatakan bahwa ulama adalah warisan para Nabi.[13] Fakta yang seperti itu memang sulit dihindari, akan tetapi tidak perlu resah kalau nanti makna ke-NUan semakin lama semakin pudar. Sebab, semua sumber dayanya boleh jadi terserap ke dalam pusaran politik praktis yang dimainkan oleh elite NU sendiri. Kalau dulu, setidaknya di era kepemimpinan Gus Dur yang cukup mengesankan, fraksi-fraksi di NU masih didominasi oleh gerakan kultural, aktivis kebangsaan dan intelektual, sementara faksi politik berada di pinggiran, saat ini justru faksi politiklah yang menjadi kekuatan dominan. Apabila di kedepannya NU tidak segera melakukan evaluasi secara keselurahan bukan tidak mungkin nantinya ini akan menjadi bumerang di kemudian hari.[14] Gerakan Kaum Muslim Modernis Kaum Muslim modernis yang merupakan salah satu gerakan yang tidak menyukai NU. Mereka sendiri merupakan kelompok yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap keimanan dengan memurnikannya dari unsur-unsur non-Islam dan menjadikannya sesuai dengan tuntutan zaman modern dengan menggunakan metode dalam bidang organisasi dan pendidikan yang berasal dari Barat. Alasan mereka tidak menyukai NU, sejak penarikan NU dari Masyumi yang didominasi kaum modernis 1952, kedua partai ini terus bersaing dalam mencari dukungan masyarakat Muslim. Tapi seiring dengan kemajuan politik NU di tahun 1950an dan bersamaan dengan kemunduran Masyumi membuat para kaum modernis semakin membenci NU. Mereka menganggap NU telah berulang kali mengkhianati Masyumi dan memperjuangkan Islam untuk kepentingan dirinya melalui aliansinya dengan partai-partai non Muslim.[15] NU sendiri sering menjadi bahan kritik para pengamat Barat dan kaum modernis. Dan apa yang sering disematkan terhadap NU ialah sebagai kaum opurtunis. Dalam pengamatannya seperti Justus Van de Kroef, ia menanggapinya dalam tulisannya tentang prilaku NU di pada pertengahan 1960 yakni NU seperti halnya yang terjadi di masa lalu secara opurtunis selalu memihak pada pihak yang menang. Gejolak dalam Internal NU Bahkan menurut Arnold Backman, NU adalah Agen bebas yang sering beraliansi dengan pemberi tawaran lebih tinggi. Para Kiyai ini, siap bekerja sama dengan kelompok manapun termasuk PKI asalkan perasaan keagamaan mereka tidak diganggu dan tuntutan finansialnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan sikap NU yang sering berubah-ubah dan keinginan mencari keselamatan dan mempertahankan posisinya di pemerintahan.[16] Internal NU sendiri juga muncul gejolak yang tidak mudah dipadamkan. Yakni adanya perseteruan antara Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzhadi. Pada Muktamar ke-30 NU di Solo terjadi perpecahan yang terjadi di tubuh NU. Dimana adanya ancaman dari Abdurrahman Wahid Gus Dur untuk membuat NU tandingan, apabila Hasyim Muzhadi terpilih menjadi ketua umum Tandfiziyah PBNU periode 2004-2005. Hal ini kiranya didukung oleh para kaum nahdliyin untuk menjadikan NU tetap Khittah 1926 yang lalu. Hal ini dikarenakan NU telah dijadikan kendaraan politik oleh sebagian elite Tandfiziyah yang lima tahun belakangan dipimpin oleh Hasyim Muzhadi. Hal ini dianggap melanggar konsep kembali ke Khittah 1926. Akan tetapi Hasyim sendiri tetap eksis dalam menjalankan perlawanan terhadap kelompok yang kontra terhadap dirinya.[17] Perseteruan pun sampai pada klimaksnya ketika pada proses pencalonan capres/cawapres Gus Dur tak menghendaki Hasyim Muzhadi menjadi cawapres mendampingi Megawati. Akan tetapi Hasyim sendiri tidak menggubris himbauan tersebut. Hal ini juga tidak bisa diposisikan dari tradisi NU yang memposisikan dirinya sebagai Kiyai dan Hasyim sebagai santri. Seorang Kiyai atau mantan santri setidaknya harus tunduk dan hormat pada Kiyai senior walaupun ia juga sudah menjadi Kiyai. Apalagi notaben Gus Dur sebagai darah biru. Tetapi Hasyim menunjukkan watak sebaliknya bahkan cenderung melawan. Apalagi ia merasa sebagai pimpinan NU yang berhasil membawanya naik daun pada kurun waktu lima tahun kepemimpinannya.[18] Godaan Kekuasaan Masalah yang paling pelik yang terjadi pada tubuh NU adalah godaan kekuasaan. Apalagi pada perjalanan sejarahnya NU tidak bisa dilepaskan dari politik dan kekuasaan. Contohnya Kiyai Haji Idham Chalid selama 32 tahun kepemimpinannya 1952-1983 tidak pernah meninggalkan dunia politik selama menjadi ketua PBNU. Ia bertanggung jawab atas perkembangan organisasi ini dalam perpolitikan di Indonesia. Ia ditetapkan menjadi ketua tepat setelah NU menarik diri dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Pemerintahannya pun berlanjut pada masa Orde Baru, saat itu NU dipaksa untuk bergabung dengan PPP yang baru dibentuk di tahun 1973.[19] Kekuasaan Idham Chalid sendiri berakhir setelah pada Munas Situbondo tahun 1983 Ahmad Siddiq yang tampil sebagai ulama senior memiliki peran penting dalam menetapkan arah baru NU. Yang antara lain adalah pemulihan Khittah 1926 dan deklarasi hubungan antara Pancasila dan Islam. Pada saat itu dengan dukungan para ulama senior dan dihormati ketika itu di Munas Situbondo, meminta agar Idham Cholid menanggalkan jabatannya. Dan terjadilah perang kekuasaan antara “kelompok Situbondo” pimpinan Gus Dur dan “kelompok Cipete” pimpinan Idham Chalid. Dan hasil dari Kongres NU 1984 di Situbondo menetapkan adanya pemimpin baru di tubuh NU yakni Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid. Masing-masing memegang peran sebagai ketua Syuriyah dan Tanfidziyah. Pada saat itu terjadi keputusan penting di kongres 1984, yang pertama menerima tawaran-tawaran pemerintah agar menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia. Dan yang kedua, menarik NU dari politik formal dan menarik NU kembali ke Khittah 1926 dengan konsentrasinya pada masalah sosial-keagamaan.[20] Perangkat NU Menurut Abdurrahman Wahid, NU yang sekarang adalah NU tahun 1926 dengan perangkatnya Tandfiziyah dan Syariyah, bahkan lebih keras lagi dengan adanya sistem Mustaysar. Tetapi sekaligus bisa dikatakan NU sekarang bukan NU yang dulu. Karena di dalamnya telah berkembang dalam hal cara pandang dan pemikirannya. Tapi perubahan-perubahan ini masih dalam konteks kelembagaan semata. Karena terjadi perubahan dalam segi budaya maka berubah juga konteks masyarakatnya. Dengan begitu, tantangan yang dihadapi umat Islam secara umum adalah bagaimana mengisi Pancasila, NKRI, dan sistem ekonomi politiknya dengan wawasan Islam. Yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat tadi.[21] NU yang selama ini terkesan dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan perkembangan dalam berpikir yang tinggi, dibandingkan dengan organisasi modern yang malah tampak diam di tempat. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam melihat perubahan sosial. Pemahaman agama bergerak tidak lagi secara tekstualis, tetapi kontekstual. Tentunya ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Kemajuan peradaban sendiri biasanya selalu lahir dalam suasana kebebasan pikir. [22] Penulis Martin Putra PerdanaEditor Joko Kurniawan Artikel Populer lainnya Kutipan Footnote [1] Mahmud Yunus, Sejarah…, h. 239.[2] Mahmud Yunus, Sejarah…,343.[3] Margono, “ Hasyim Asy’ari dan Nahdathul Ulama”, Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli 2011, h. 344[4] Muchotob Hamzah, Pengantar Studi Ahwaja An-Nahdiliyyah, YogyakartaLkis, 2014, h. 144.[5] Seri Buku Tempo, Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan, h. 46.[6] Djohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi, Jakarta Kompas Media Nusantara, 2010, h. 3-4.[7] Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Jakarta Kompas Media Nusantara, 2010, h. 81.[8] Nor Huda, Islam Nusantara, Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2013, h. 111.[9] H. Hartono Margono, “ Asy’ari…, h. 343.[10] Nor Huda, Islam…, h. 128.[11] Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1968, Yogyakarta LkiS Yogyakarta, 2013, h. 1.[12] Yanto Bashri dan Retni Suffathni, Sejarah Tokoh Bangsa, Yogyakarta Kelompok Penerbit Lkis, 2004, h. 372.[13] Mohamad Sobary, NU dan…, h. 37.[14] H. Hartono Margono, Asy’ari…, h. 347.[15] Ibid, h. 348.[16] Khamami Zhada dan Fawaid Syadzili, Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik kenegaraan, Jakarta Buku Kompas, 2010, h. 45.[17] Ibid, h. 49.[18] Khamami Zhada dan Fawaid Syadzili, Nahdlatul Ulama…, h. 51[19] Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Jakarta Mizan, 2013, h. 384.[20] Ibid, h. 387.[21] Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Essai-essai Pesantren, Yogyakartra LKIS Yogyakarta, 2010 , h. 203.[22] A. Sunarto AS, “Paradigma Nahdathul Ulama terhadap Modernisasi”, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, h. 57. p> The article endeavors to trace power relationship between muslim religious leaders ulama and islamic boarding school pesantren in the political dynamics of Nahdlatul Ulama NU. Both entity are not only an essential element needed to pressure political and cultural for NU, but also the National Awakening Party PKB as a political party for nahdliyyin. The existence of organizational conflicts that occurred in the PKB also influence the dynamics of the NU that resulted fragmentation among ulama and pesantren. The implication is there a divergence of politics and culture among ulama and pesantren in the base region of Central Java and East Java. Abstract The existence of ulama and dayah in political dynamics in Aceh has occurred for a long time, simultaneously with the development of Islam in Aceh. Ulama in Aceh has been playing as the main actors behind the successful political indicator in many phases, namely; empire phase, independence phase, new order orde baru phase until the phase of reformation. The doctrines played by ulama through religious languages have received great support from people in Aceh. This study employs the qualitative research approach with three main techniques of data collection, namely interview, observation and documentation. The result showed that there has been the participation from ulama and santri dayah in Aceh during 2019 General Election GE. Such participation was reflected from the full support from ulama by calling up the political machine from santri dayah during 2019 GE, and deciding a political attitude by taking side on one of the candidates by holding a fundamental belief that Islam does not forbid ulama to participate in the political practice. Abstrak Eksistensi ulama dan dayah dalam dinamika perpolitikan di Aceh telah berlangsung sejak lama, seiring berkembangnya Islam di Aceh. Dari berbagai fae perkembangan perpolitikan di Aceh, dari fase kerajaan, fase kemerdekaan, fase orde baru hingga fase reformasi telah ditemukan pula indikator suksesnya politik di Aceh akibat permainan aktor utama yaitu ulama . Ulama melalui doktrin-doktrin yang disebarkan melalui bahasa-bahasa agama, sehingga mendapat dukungan penuh dari kalangan masyarakat di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data tiga macam cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi ulama dan santri dayah di Aceh pada Pemilu 2019. Partisipasi tersebut tampak terhadap dukungan penuh ulama dengan mengerahkan “mesin politik” yaitu santri dayah terhadap Pemilu 2019, dan mengambil sikap politik berpihak kepada salah satu calon dalam Pemilu 2019 dengan landasan utama berpijak bahwa Islam tidak melarang ulama berpolitik. Keywords ulama, santri, dayah, politics, general election, AcehTaufik AlaminSince the thirteenth century AD, the presence of a new model of Sufism, neo-Sufism, has impacted the infiltration of political identity in the spiritual flow of the tarekat practicing society. The spiritual world of Sufism has experienced a paradigm shift in thinking, from what was originally a movement that balances the hereafter and the worldly things, but in the end this movement is also considered very pragmatic-contextual that enters the socio-political dimension. This article wants to provide a new understanding of how the balanced relationship between Sufism and politics occurs in the Mataraman community, Kediri, East Java. By using the non-participant observer technique, this article produces two things first, the political culture formed in the Kediri Mataraman society has a centralized pattern, where both tarekat congregations and ordinary people devote themselves to any field of social problems to a kiai. Sufi kiai becomes the main role models because they are considered pious people for the Mataraman community. This recognition of the Sufi kiai figure forms a group of socio-political systems. Second, the political pyramid that developed in the people of Kediri City follows a hierarchical-centralized pyramid pattern, where the kiai/murshid tarekat are ordained as the movers and creators of the foremost political culture after the Kediri city government and business bureaucrats. This pattern of social structure becomes the link so that leadership can be achieved and become the material for formulating political the research into Junaid Sulaeman as the most famous Islamic Cleric in South Sulawesi was extensively undertaken, little empirical research addressed his political biography. This research aimed to explore his political Hijrah from Islamic fundamentalism to Islamic moderate. This research adopted a biography study design. To collect data, a documentary analysis based on Junaid Sulaeman’s diary and in-depth interview were conducted. The data analysis was carried out thematically using Azra’s and Al-Jauhari’s concept of fundamental and moderate Islam. The research revealed three findings. First, Junaid Sulaeman’s political Hijrah was conducted from Darul Islam toward Golongan Karya party. Second, the factors that drove Junaid Sulaeman’s participation in the political movement included the changing of socio-political context, the breadth and depth of his religious knowledge, the need to get Allah's guidance, and the consideration of dawah. Third, the implications of Junaid Sulaeman's political movement were known from the expansion of his local and national network, as well as the development of socio-religious institutions in Bone. The research concluded that a good cooperation between the ulama and the government could provide more benefits and blessings to the Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage raises the minimum age limit for brides from 16 years to 19 years. Responding to this issue, LBM MWC NU Batanghari East Lampung held a bahtsul-masail forum for istinbath al-hukm. Using a qualitative-participatory approach, this article examines the dynamics of the arguments in the forum and finds three crucial issues First, is balig was a prerequisite for a bride and groom? Second, was Aisyah's early marriage common or special? Third, does the State have the authority to restrict marriages? The pro-authority argument rests on the adage of state policy tasharruf al-imam based on maslahah 'ammah. On this basis, the State has the right to prohibit mubah man 'al-mubah, let alone regulating mubah taqyid al-mubah. Meanwhile, the counter argument is based on the privilege of wali as the holder of the right to marry off bride based on nash sharih so the qadhi judge and amir State are no longer authorized. However, the contra camp still affirms the a quo Law because there is marriage dispensation as an exit to achieve individual maslahah. Keywords Indonesia Law Number 16 of 2019, the State's authority, minimum age of bridge, LBM NU, marriage dispensation. Abstrak UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal calon pengantin 19 tahun pria dan 16 tahun wanita menjadi 19 tahun untuk semua. Menanggapi isu ini, LBM MWC NU Batanghari Lampung Timur menggelar forum bahts al-masail untuk istinbath al-hukm. Dengan pendekatan kualitatif-partisipatif artikel ini mengkaji dinamika argumen dalam forum tersebut dan menemukan tiga isu krusial Pertama, apakah status balig merupakan syarat calon pengantin? Kedua, apakah pernikahan dini Aisyah berlaku umum atau khushusiyah? Ketiga, apakah negara berwenang membatasi perkawinan? Argumentasi pro-kewenangan berpijak pada adagium kebijakan negara tasharruf al-imam berpijak kepada maslahah 'ammah. Dengan basis ini, negara berhak melarang mubah man' al-mubah, apalagi mengatur mubah taqyid al-mubah. Sedangkan argumentasi kontra berpijak pada previlige wali sebagai pemegang hak menikahkan perempuan dengan berlandas nash sharih sehingga qadhi hakim dan amir negara tidak lagi berwenang. Namun, kubu kontra masih mengafirmasi UU a quo karena ada dispensasi nikah sebagai pintu keluar mencapai maslahah individu. Muhammad MuhammadThe aim of article to descriptive relationship between Nahdhatul Ulama institution and change of political culture in Indonesia. The first, explore many terminology of political culture, type of political culture and political behavior. Secondly, this article to analysis ideology of Nahdhatul Ulama and democracy. The last, this article recommended the new role of Nahdhatul Ulama to contribution in change of political culture in Indonesia. Purwo SantosoReligion plays an important but problematic role in complying with the prevailing global standard of liberal democracy. The root of the problem is actually the shortcut in institutionalizing political party as a modern set up for individual participation in public affairs. Despite its institutional defect, political parties officially serve as the only legitimate channel to enter the state through open competition. Hence, the need to win election resulted in mobilization of religious-based support, and religion serves more as commodity for solidarity making, rather than set of fundamental values. This paper examines the political pactices in bringing the principles of both democracy and religion into daily real life. It particularly focuses on the exercises of commoditizing religion by political parties. This commoditization of religion can be taken as clear evidence, the paper argues, that religion is ill-treated by the underperforming political Kiai dalam Dinamika Politik NU. KarsaDaftar Pustaka AbdurrahmanDaftar Pustaka Abdurrahman. 2009. Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik NU. Karsa. Volume 15, Nomor 1 dan Perkembangan Nahdlatul UlamaChoirul AnamAnam, Choirul. 1999. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Surabaya Bisma Satu Ulama Dalam "KonflikSayfa AchidstiDan TradisiRekonsiliasiAchidsti, Sayfa. 2010. Nahdlatul Ulama Dalam "Konflik", Tradisi, dan Rekonsiliasi. Fikra. Volume 1, Nomor 3 Patricians of NishapurRichard BulietBuliet, Patricians of Nishapur. Cambridge Harvard University Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup KyaiZamakhsyari DhofierDhofier, Zamakhsyari. 1984. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta Sosial Politik Kyai di IndonesiaMiftah FaridlFaridl, Miftah. 2007. Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia. Jurnal Sosioteknologi. Volume 6, Nomor 11 dan Perubahan SosialHiroko HorikoshiHorikoshi, Hiroko. 1987. Kiai dan Perubahan Sosial. Jakarta LP3ES.

apa motivasi para ulama pesantren mendirikan organisasi nahdlatul ulama